Pengertian dan Jenis Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang ditujukan untuk seluruh masyarakat, yang bertujuan untuk melindungi, mengatur, dan membatasi segala aspek kehidupan. 

2. Jenis Hukum

• hukum adat 
• hukum publik
• hukum privat
• hukum positive (ius constitutum)
• hukum pidana 

 Baca lebih lengkap, disini!

Buku Hukum

Buku Hukum (bekas)

Harga dibawah 50ribu!!

Judul dan penulis :

1. Peradilan Agama di Indonesia – Drs. Cik Hasan Bisri, MS.

2. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek – Ny. Retnowulan Sutantio S.H. & Iskandar Oeripkartawinata

3.  Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata – H. Riduan Syahrani, S.H.

Lebih lengkap, klik disini!

Fungsi Hukum menurut para ahli :

 Menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, M.PA adalah :
1) Hukum sebagai asas moral atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inherent sistem hukum alam,
2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif, dan
3) Hukum sebagai institusi sosial

Bebera apara ahli yang lain mengatakan, klik!

Ilmu Hukum Bag 1

Pengertian Hukum menurut para ahli :

Menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Ingin melihat pendapat para ahli yang lain? klik disini! 

Hukum Dagang

Pengertian Hukum Dagang

Pengertian Hukum Dagang – Hukum Dagang adalah/ Hukum Dagang yaitu/ Hukum Dagang merupakan/ yang dimaksud Hukum Dagang/ arti Hukum Dagang/ definisi Hukum Dagang.

Hukum dagang termasuk bagian dari hukum perdata/ hukum perikatan lain.Hukum Dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur masalah perjanjian perdagangan atau perniagaan yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Hukum dagang dapat diartikan sebagai serangkaian kaidah yang memberikan aturan mengenai dunia bisnis atau dunia usaha dan dan dalam lalu lintas perdagangan.
Hukum dagang merupakan yang mengatur hubungan antara seorang produsen dan konsumen, yang menjual dan membeli sesuatu dengan tujuan untuk kesepakatan supaya tidak terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

(Wetboek van Koophandel voor Indonesie)

S.1847-23

Anotasi:

Seluruhnya KUHD ini berlaku untuk golongan Timur As

ing bukan Tionghoa dan golongan

Tionghoa, kecuali dengan perubahan redaksional pasa

l 396; S.1924-556, pasal 1, B; S.1917-

129, pasal 1 sub.21.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(s. d. u. dg. S.1938-276.) Selama dalam Kitab Undan

g-undang ini terhadap Kitab Undang-

undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan kh

usus, maka Kitab Undang-undang

Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang di

bicarakan dalam Kitab Undang-

undang ini. (AB. 15; KUHPerd.1617, 1774, 1878; KUHD

15, 79 dst., 85, 119, 168a, 286,

296, 747, 754.)

Alinea kedua gugur berdasarkan S.1938-276.

BAB I

BUKU KESATU

DAGANG PADA UMUMNYA

Pasal 2

Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 J

uli 1938 maka Bab I tentang

Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

Pasal 3

Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 J

uli 1938 maka Bab I tentang

Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

Pasal 4

Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 J

uli 1938 maka Bab I tentang

Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

Pasal 5

Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 J

uli 1938 maka Bab I tentang

Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

BAB II 

 

PEMBUKUAN

Pasal 6

(s.d.u. dg. S.1938-276.) Setiap orang yang menjalan

kan perusahaan diwajibkan untuk

menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-sya

rat perusahaannya tentang keadaan

hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan pe

rusahaannya, dengan cara yang

sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang disel

enggarakan itu sewaktu-waktu dapat

diketahui semua hak dan kewajibannya. (KUHD 35, 66,

86, 96, 348; KUHP 396 dst.)

Ia diwajibkan dalam enam bulan pertama dari tiap-ti

ap tahun untuk membuat neraca yang

diatur menurut syarat-syarat perusahaannya dan mena

ndatanganinya sendiri.

(KUHPerd.1881.)

Ia diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun, bu

ku-buku dan surat-surat di mana ia

menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud dalam ali

nea pertama beserta neracanya, dan

selama sepuluh tahun, surat-surat dan telegram-tele

gram yang diterima dan salinan-salinan

surat-surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan.

(KUHD 35.)

Pasal 7

(s.d.u. dg. S.1938-276.) Untuk kepentingan setiap o

rang, hakim bebas untuk memberikan

kepada pemegang buku, kekuatan bukti sedemikian rup

a yang menurut pendapatnya harus

diberikan pada masing-masing kejadian yang khusus.

(KUHPerd.1881; KUHD 12, 35, 67,

86.)

Pasal 8

(s.d.u. dg. S.1938-276.) Sewaktu pemeriksaan perkar

a di sidang pengadilan berjalan, hakim

dapat menentukan atas permintaan atau karena jabata

nnya, kepada masing-masing pihak

atau kepada salah satu pihak untuk membuka buku-buk

u yang diselenggarakan, surat-surat

dan naskah-naskah yang harus dibuat atau disimpan o

leh mereka menurut pasal 6 alinea

ketiga, agar dapat dilihat di dalamnya atau dibuat

petikan-petikannya sebanyak yang

dibutuhkan berkenaan dengan soal yang dipersengketa

kan.

Hakim dapat mendengar para ahli mengenai sifat dan

isi surat-surat yang diperlihatkan, baik

pada sidang pengadilan maupun dengan cara seperti y

ang diatur dalam pasal-pasal 215

sampai dengan 229 Reglemen Acara Perdata. (Rv.)

Dari tidak dipenuhinya perintahnya itu, hakim bebas

untuk mengambil kesimpulan yang

sebaiknya menurut pendapatnya. (KUHPerd. 1888, 1915

dst.; KUHD 67.)

Pasal 9

Bila buku-buku, naskah atau surat-surat berada di t

empat lain daripada tempat kedudukan

hakim yang mengadili perkara itu, maka ia dapat men

gamanatkan kepada hakim dari tempat

lain untuk menyelenggarakan pemeriksaan yang dikehe

ndaki terhadap hal itu dan membuat

berita acara tentang pendapat pendapatnya serta men

girimkannya. (No.33; KUHD 35.)

Pasal 10

Dihapus dg. S.1927-146.

Pasal 11

Dihapus dg. S.1927-146.

Pasal 12

(s.d.u. dg. S.1927-146; S.1938-276.) Tiada seorang

pun dapat dipaksa untuk

memperlihatkan pembukuannya kecuali untuk mereka ya

ng mempunyai kepentingan

langsung sebagai ahli waris, sebagai pihak yang ber

kepentingan dalam suatu persekutuan,

sebagai persero, sebagai pengangkat Pimpinan perusa

haan atau pengelola dan akhirnya

dalam hal kepailitan. (KUHPerd.573, 1082; KUHD 35, 

67.

Untuk lebih jelas lihat video ini!

 

Cukup singkat Informasi yang dapat saya sampaikan tentang Pengertian Hukum Dagang semoga bermanfaat.